Bawaslu Mamuju Tengah; Imbau ASN Netral dan Patuh Pada Aturan dan Regulasi

Mamuju Tengah_Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah di tengah mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Kabupaten Mamuju Tengah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan untuk tidak mengambil bagian dalam pencalonan perseorangan dan menyerahkan KTP sebagai pelengkap administrasi pencalonan. Senin,22/4/2024

Supiardi Selaku kordinator divisi Hukum menegaskan hal tersebut tertuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” hal ini juga di kuatkan pada Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ujarnya

Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Adapun ketentuan tersebut diancam penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.Tutup Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tersebut ()